Bersama (Kita) Tidak Bisa

Bersama (Kita) Tidak Bisa
Jakob Sumardjo - Harian Kompas

Bersama kita bisa! Itulah semboyan sekaligus paradigma. Kata kuncinya adalah ”bersama” dan tujuannya adalah ”bisa” atau berhasil. Kalau kita mau sukses sebagai bangsa, kerja sama semua unsur bangsa suatu keharusan.

Bersama berarti interdependen, saling memerlukan, saling ketergantungan. Orang tidak bisa sukses sendirian tanpa akibat menyingkirkan yang lain. Kemandirian itu pemisahan dengan yang lain, tujuan dasarnya sukses pribadi. Sedangkan kebersamaan adalah harmoni penyatuan demi kepentingan bersama atau kepentingan publik.

”Bersama kita bisa” ternyata masih semboyan, belum paradigma, suatu cara melihat dunia sebagai praktik pembangunan bangsa. Ternyata kita tidak bisa ”bersama”. Setelah reformasi, paradigma kemandirian dan kebebasan menjadi satu-satunya cara memandang dunia ini.

Itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Karena hanya pemerintah yang bersemboyan demikian, pemerintah menjadi bulan-bulanan kritik dari mereka yang bertolak dari prinsip kemandirian. Kita telah meninggalkan era otoritarian, yang menempatkan rakyat semata-mata sebagai obyek yang bergantung padanya. Sikap proaktif dibunuh demi aktivitas tunggal pemerintah.

Kritik-kritik pedas kepada pemerintah ”Bersama Kita Bisa” ini dengan sendirinya berorientasi pada tidak populernya pemerintah, dengan demikian kejatuhan pemerintah. Orang-orang ini berseberangan dengan prinsip ”bersama kita bisa”. Ini menunjukkan bahwa kita ”bersama tidak bisa”.

Paradigma ”bersama kita bisa” seharusnya menjadi paradigma nasional, bukan sekadar jargon pemerintah supaya menang dalam pemilu. ”Bersama Kita Bisa” juga harus menjadi jalan praktik pemerintah sendiri karena dia yang melontarkan paradigma tersebut. Pemerintah menyadari bahwa persoalan bangsa tak mungkin dipecahkan oleh satu kekuasaan tunggal. Pemerintah memerlukan kerja sama dengan ”kekuasaan-kekuasaan” lain di republik ini, baik kekuasaan formal maupun informal. Inisiatif ini dengan sendirinya harus dimulai dari pemerintah sendiri.

Program yang disepakati bersama, dan dengan demikian menjadi tanggung jawab bersama, dengan pemerintah sebagai pelaksananya. Semua unsur negara dan bangsa proaktif menyimak dan membantu program bangsa.

Pada kenyataannya proaktif itu tidak ada. Mental bangsa ini masih ketergantungan sehingga mengembangkan sikap konsumtif. Protes-protes yang marak di seluruh Indonesia adalah protes konsumtif. Minta ini dan menuntut itu. Kecewa tidak dipenuhinya ini dan itu. Semua serba menuntut dipenuhinya kepentingan mereka masing-masing. Kalau tuntutan mereka dipenuhi, sudah puas untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan bahwa pihak-pihak lain dirugikan oleh pemenuhan konsumsinya.

Tidak ada demo yang proaktif, yakni meluruskan jalan pemerintah yang telah menyimpang dari keputusan nasional. Demo selalu berparadigma sendiri, yakni demi kepentingan sendiri saja tanpa peduli efek kerugian bagi pihak lain. Sekali lagi, kita tidak mampu bersama.

Negara ini kue besar yang tiap unsur bangsa ingin mendapat bagian yang memuaskan dirinya, tidak peduli yang lain-lain kelaparan tidak kebagian. Semua unsur bangsa dan negara itu, betapa pun kecilnya, harus proaktif membangun kebersamaan itu. Kita yang begini plural memerlukan kerja sama saling tergantung sama-sama lain.

Pada zaman revolusi dahulu kala saling ketergantungan ini bekerja sehat. Rakyat membutuhkan tentara, tentara membutuhkan rakyat. Pemerintah membutuhkan tentara, tentara membutuhkan pemerintah. Rakyat membutuhkan pemerintah, pemerintah membutuhkan rakyat.

Semua unsur bangsa dan negara bersatu padu dalam sebuah transparansi nyata akibat adanya saling membutuhkan tadi. Bahkan, profesi pencuri dibutuhkan oleh tentara dan rakyat buat mencuri senjata-senjata di gudang Belanda.

Bersama kita tidak bisa setelah kemerdekaan sampai sekarang. Masing-masing sibuk dengan kepentingan golongannya sendiri, bahkan pribadinya sendiri. Negara ini menjadi rebutan demi kepentingan pribadi atau golongan. Kita yang majemuk dengan perbedaan-perbedaan yang kadang saling bertentangan ini tidak bisa rukun membangun paradigma kebersamaan yang berujung pada kepentingan publik atau bangsa.

Negara ini sejak awal telah dibentuk seperti ini, yaitu kesatuan dalam keberagaman. Untuk itu, paradigma ”Bersama Kita Bisa” perlu ditinjau lebih dalam.