Ada Honor Guru TK Rp 10.000/Bulan

Dikutip dari Suara Merdeka

UMIAYU - Honor guru TK di Kabupaten Brebes ternyata masih ada yang Rp 10.000/bulan. Kenyataan itu terjadi di TK Muttaqin Desa Kaligadung, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Di TK yang tempatnya menebeng gedung SD desa setempat itu, salah seorang gurunya berhonor Rp 10.000/bulan.

Sementara itu di sejumlah TK lain, kondisinya hampir tidak jauh berbeda. Misalnya di TK Masitoh Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu.

Pengajar di sekolah itu menerima honor Rp 25.000/ bulan. Di Desa Pamijen, radlatul atfal (sekolah setingkat TK) memberi honor pengajarnya Rp 75.000 per bulan.

Dengan gaji sebesar itu, tuntutan yang harus diberikan guru jauh melebihi kewajiban. "Setiap pukul 07.00, kami harus sudah siap menunggu anak-anak datang," ujar Siti Asiyah, pengajar di Radlatul Atfal Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu.

Dalam ruang kelas, para pengajar dituntut membimbing dan menanamkan nilai dasar pembiasaan kepada anak-anak melalui berbagai kegiatan.

Jika dilihat dari waktu kerja, tugas mereka memang relatif singkat karena hanya sampai pukul 10.00.

Namun, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan semua pekerjaan di sekolah bisa sampai pukul 13.00.

Selain memberesi ruang kelas siswa, mereka masih harus mengantar para siswa ke luar gedung sekolah hingga dijemput orang tua masing-masing.

Siti Asiyah mengemukakan, sebenarnya Pemkab memberikan subsidi kepada para guru TK melalui tunjangan Rp 100.000 per bulan. Tunjangan diberikan secara rapel per semester. Namun, jumlah itu dinilai masih jauh dari standar layak. "Penghasilan mereka hanya sekitar Rp 5.000/hari," ujar dia.

Salah seorang guru TK di Dukuhturi mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan yang mereka terima. "Pekerjaan ini kami lakukan sebagai panggilan jiwa saja. Jika melihat honornya, kami malu menyebutkan," ucap dia. Meski tidak memungkiri sering memikirkan nasibnya, dia tetap ikhlas membimbing anak-anak.

Jutaan Rupiah

Kepala Dinas P dan K Kecamatan Bumiayu Drs Sartono mengakui, kesejahteraan guru TK masih jauh di bawah standar kesejahteraan.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena masalah honor merupakan urusan sekolah bersangkutan. Peran Pemkab hanya sebatas bidang teknis pendidikan.

Dia menyebutkan, perhatian Pemkab dalam bentuk tunjangan hanya sebagai insentif. Saat ini, Pemkab belum mampu memberikan bantuan dalam jumlah memadai. Hal ini karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan.